Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya akseptor IUD di desa

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sejak Pelita V program Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudidayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dalam rangka meningkatkan mutu dan sumber daya manusia Indonesia. Hasil sensus penduduk tahun 1990 menunjukkan bahwa gerakan KB Nasional telah berhasil merampungkan landasan pembentukan keluarga kecil dalam rangka pelembagaan dan pembudidayaan NKKB (Wiknjosastro, 2002).
Program Keluarga Berencana nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera bahagia melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk, melalui usaha untuk penurunan tingkat kelahiran penduduk dengan peningkatan jumlah dan kelestarian akseptor dan usaha untuk membantu peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, perpanjangan harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan balita, serta menurunnya tingkat kematian ibu karena kehamilan dan persalinan (Hartanto, 2002).

Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan berbangsa diharapkan menerima Norma Keluarga kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada “Catur Warga” atau Zero Population Grow (pertumbuhan seimbang) yang menghasilkan keluarga berkualitas (Manuaba, 1998). Sasaran utama program Keluarga Berencana (KB) adalah Pasangan Usia Subur (PUS).
Dalam hal ini gerakan Keluarga Berencana tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, namun yang lebih penting lagi adalah kontribusi KB dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas bangsa ( Mochtar, 1998).
Berbagai usaha dibidang gerakan KB sebagai salah satu kegiatan pokok pembangunan keluarga sejahtera telah dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri (Mochtar, 1998). Untuk ini antara lain dengan senantiasa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PUS untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan NKKBS melalui pemakaian alat kontrasepsi.
Gerakan KB Nasional selama ini telah berhasil mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang makin mandiri. Keberhasilan ini mutlak harus diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena pencapaian tersebut ternyata belum merata. Ada daerah-daerah yang kegiatan keluarga berencananya sudah tinggi, sementara itu daerah lain masih rendah dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Pada umumnya masyarakat lebih memilih alat kontrasepsi yang praktis namun efektivitasnya juga tinggi, seperti metode non MKJP yang meliputi pil KB dan suntik. Sehingga metode KB MKJP seperti Intra Uterine Devices (IUD), Implant, Medis Operatif Pria (MOP) dan Medis Operatif Wanita (MOW) kurang diminati.
Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) atau IUD (Intra Uterine Devices) adalah salah satu alat kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif untuk menjarangkan kelahiran anak (Hartanto, 2002).
Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 2003-2006 peserta program Keluarga Berencana (KB) Indonesia hanya meningkat 0,5% per tahun. Saat ini peserta KB hanya 62,5 % dari 45 juta PUS atau sekitar 28 juta PUS yang menjadi peserta KB aktif. http://www.pdpersi.co.id, diakses tanggal 27 Mei 2007.
Di Propinsi Lampung tahun 2005, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Propinsi Lampung tercatat sebesar 1.380.636 orang dan yang menjadi peserta KB aktif sebesar 961.460 orang (67,64%). Sedangkan di Kabupaten Lampung Timur terdapat peserta KB aktif sebanyak 126,547, orang (69,73%). Di Kecamatan Raman Utara terdapat jumlah Pasangan Usia Subur sebesar 7.458 0rang dengan jumlah peserta KB aktifnya berkisar 5.368 orang (71,98). Sedangkan di Desa Rejo Binangun jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 588 orang, dari jumlah tersebut yang menggunakan kontrasepsi IUD sebanyak 30 orang (5%).
Berdasarkan hasil pra survey tanggal 18 Februari 2007 di Desa Rejo Binangun di dapat data sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Akseptor KB di Desa Rejo Binangun bulan Januari 2007.
No Alat Kontrasepsi Jumlah %
1
2
3
4
5
6
7 Pil
Suntik
Implant
MOP
MOW
IUD
Lain-lain 136
130
153
103
36
30
- 23
22
26
17
7
5
-
Jumlah 588 100%
Sumber : PLKB Kecamatan Raman Utara Lampung Timur
Dilihat dari data di atas pemakai alat kontrasepsi IUD sangat rendah. Rendahnya peminat pemakai alat kontrasepsi IUD maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya akseptor IUD di Desa Rejo Binangun.

Baca Selengkapnya - Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya akseptor IUD di desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya cakuptan akseptor baru keluarga berencana alat kontrasepsi dalam rahim di puskesmas

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan laju peningkatan penduduk di dunia dewasa ini tidak menggembirakan, demikian juga dalam masa yang akan datang tanpa adanya usaha-usaha pembangunan di segala bidang yang telah di laksanakan dengan maksimal tidaklah berfaedah. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu usaha penanggulangan pertumbuhan penduduk. (Mochtar, 1998).
Indonesia menghadapi masalah dengan jumlah dan kuantitas sumber daya manusia dengan kelahiran 5.000.000 pertahun. Untuk dapat mengangkat derajat kehidupan bangsa telah dilaksanakan secara bersamaan pembangunan ekonomi dan Keluarga Berencana yang merupakan sisi masing-masing mata uang. Bila gerakan Keluarga Berencana tidak dilakukan bersamaan dengan pembangunan ekonomi,di khawatirkan hasil pembangunan tidak akan berarti (Manuaba, 1998).
Gerakan KB Nasional adalah gerakan masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan NKKBS dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Hasil sensus penduduk 1990 menunjukkan bahwa gerakan KB Nasional telah berhasil merampungkan landasan pembentukan keluarga kecil, dalam rangka pelembagaan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) (Wiknjosastro, 1999).
Tujuan gerakan KB Nasional ialah mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Sasaran gerakan KB Nasional ialah :
1. Pasangan usia subur, dengan prioritas PUS muda dengan paritas rendah.
2. Generasi muda dan purna PUS
3. Pelaksana dan pengelola KB
4. wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi dan wilayah khusus seperti sentra industri, pemukiman padat, daerah kumuh, daerah pantai dan daerah terpencil. (Prawirohardjo, 1999).
Sejak pelita pertama sampai sekarang upaya pembangunan relatif telah berhasil dalam upaya pengedalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 1991 – 2000 rata-rata 1,27%, sementara laju pertumbuhan penduduk Lampung rata-rata 2% pertahun. Tingkat laju pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan trend menurun jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 1981 – 1991 yaitu 1,97% dan di Lampung pada tahun yang sama yaitu 2,67% pertahun (Badan Pusat Statistik, 2000).
Berdasarkan hasil sementara sensus penduduk tahun 2002 jumlah penduduk Lampung bulan Desember 2002 tercatat sebesar 6.654.354 orang terdiri dari 3.411.366 orang laki-laki dan selebihnya yaitu 3.242.988 orang wanita (Badan Pusat Statistik Lampung, 2002).
Program Keluarga Berencana (KB) erat kaitannya dengan berbagai alat kontrasepsi, penggunaan alat kontrasepsi modern juga di tujukan untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak yang direncanakan. Ada beberapa alat kontrasepsi yang telah dipasarkan di masyarakat antara lain : Pil, Suntik, AKDR, Implant, Vasektomi dan Tubektomi.
Sesuai dengan hasil pra survey yang di dapat penulis, mengenai Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) di Puskesmas Kemiling Bandar Lampung yaitu akseptor baru KB dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2003 yang tertuang dalam data-data tabel di bawah ini.

Baca Selengkapnya - Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya cakuptan akseptor baru keluarga berencana alat kontrasepsi dalam rahim di puskesmas

Faktor-faktor rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil yang ke empat (K4) di wilayah kerja puskesmas

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
WHO memperkirakan bahwa sekitar 15% dari seluruh wanita yang hamil akan berkembang menjadi komplikasi yang berkaitan dengan kehamilannya serta dapat mengancam jiwaya. Dari 5.600.000 wanita hamil di Indonesia, sebagian besar akan mengalami suatu komplikasi atau masalah yang bisa menjadi fakta. Maka untuk bisa efektif dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi baru lahir, asuhan antenatal harus lebih difokuskan pada intervensi yang telah terbukti bermanfaat menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir (Pusdiknakes-WHO-JHPIEGO, 2003).
Menurut data dari survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2004-2005, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 307 per 100.000 kelahiran hidup. Di Propinsi Lampung cenderung terjadi peningkatan AKI. Pada tahun 2003 AKI di Propinsi Lampung sebesar 53 per 100.000 kelahiran hidup dan meningkat menjadi 88 per 100.000 pada tahun 2004 dan 2005. AKI di Kota Metro tahun 2005 adalah 72 per 100.000 kelahiran hidup (DinKes Kota Metro, 2006).
Penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan, infeksi, toxemia gravidarum, partus macet (persalinan kasep), abortus dan ruptur uteri (Depkes RI, 1992). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa penyebab-penyebab langsung kematian ibu sebagian besar dapat dideteksi dan dicegah pada masa kehamilan yaitu dengan pelaksanaan asuhan kebidanan atau biasa dikenal Ante Natal Care (ANC) (Depkes RI, 1993).
Hal ini menjadi tanggung jawab bersama serta memerlukan adanya upaya aktif dan pasif dalam meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil minimal 4 kali ke pelayanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil yang sulit mengakses pelayanan kesehatan, sehingga secara dini dapat ditangani (DinKes Propinsi Lampung, 2005).
K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke-empat (atau lebih) untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, dengan syarat :
1. Minimal satu kali kontak pada triwulan I
2. Minimal satu kali kontak pada triwulan II
3. Minimal dua kali kontak pada triwulan III
(Depkes RI, 2004).
Pemeriksaan kehamilan pada trimester ketiga (>28 minggu) sangat penting. Karena pada trimester III dilakukan palpasi abdomen untuk mendeteksi adanya kehamilan ganda, kelainan letak, atau kondisi lain yang memerlukan kelahiran di rumah sakit (Pusdiknakes – WHO – JHPIEGO, 2003).
Data prasurvei yang didapat penulis di Dinas Kesehatan Kota Metro mengenai cakupan K4 tahun 2006 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Data Cakupan K4 Kota Metro Tahun 2006

Baca Selengkapnya - Faktor-faktor rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil yang ke empat (K4) di wilayah kerja puskesmas

Faktor-faktor rendahnya kunjungan balita di posyandu

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan umur harapan dan status gizi, morbiditas dan status gizi masyarakat. Sehat dapat mencakup pengertian yang sangat luas, yakni bukan saja bebas dari penyakit tetapi juga tercapainya keadaan, kesejahteraan baik fisik, sosial dan mental (Profil Kesehatan Provinsi Lampung, 2005).
Dalam beberapa tahun terakhir Angka Kematian Bayi (AKB) telah banyak mengalami penurunan yang cukup besar meskipun pada tahun 2001 meningkat kembali sebagai dampak dari berbagai krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1995 Angka Kematian Bayi (AKB) diperkirakan sebesar 55 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian turun menjadi 52 pada tahun 1997 dan turun lagi menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1999, kemudian naik menjadi 47 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2000. Angka Kematian Bayi (AKB) menurut hasil surkesnas / susenas berturut-turut pada tahun 2001 sebesar 50 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2002 sebesar 45 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) menurut hasil SDKI 2002 – 2003 terjadi penurunan yang cukup besar, yaitu menjadi 35 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Indonesia, 2005).
Berdasarkan estimasi susinas, angka kematian balita (AKABA) di Indonesia yang pada tahun 1995 sebesar 73 per 1000 kelahiran hidup, turun menjadi 64 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1998, ternyata pada tahun 2001 angka kematian balita (AKABA) tersebut tidak mengalami perubahan yaitu tetap 64 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini di perkenakan karena menurunya AKSES terhadap pelayanan kesehatan, salah satunya sebagai akibat dari krisis ekonomi, hasil SDKI menyatakan bahwa angka kematian balita (AKABA) pada tahun 2002-2003 telah turun menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup, menurut hasil Survey Demografi Kesehatan (SDKI) tahun 2002-2003, angka kematian ibu di Indonesia sebesar 307-per1000 kelahiran hidup (Provil Kesehatan Indonesia, 2005).
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna pemberdayaan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Depkes RI, 2006).
Data Provinsi Lampung, pada tahun 2005, cakupan penimbangan balita yaitu balita yang ditimbang di bagi jumlah sasaran (D/S) mencapai 57,96%,untuk cakupan balita yang mengalami kenaikan berat badan dibagi jumlah sasaran (N/D) mencapai 47,96%, indikator status gizi salah satunya adalah dengan melihat persentase anak balita dengan gizi baik (Provil Kesehatan Provinsai Lampung, 2005).
Data Kabupaten Lampung Selatan, pada tahun 2006, cakupan penimbangan balita yaitu balita yang ditimbang dibagi jumlah sasaran (D/S) mencapai 42,79%, untuk cakupan balita yang mengalami kenaikan berat badan dibagi jumlah sasaran (N/D) yaitu pada balita mencapai 81,79% (Dinkes Kabupaten Lampung Selatan, 2006).
Data Puskesmas Sukadami Kecamatan Natar, pada tahun 2006, cakupan penimbangan balita yang ditimbang dibagi jumlah sasaran (D/S) mencapai 66%, untuk cakupan balita yang mengalami kenaikan berat badan dibagi jumlah sasaran (N/D) yaitu pada balita mencapai 94,% (Puskesmas Sukadamai Kecamatan Natar, 2006). Data desa Bandarejo Kecamatan Natar pada tahun 2006 cakupan penimbangan balita yang ditimbang dibagi jumlah sasaran (D/S) mencapai 57%, untuk cakupan balita yang mengalami kenaikan berat badan dibagi jumlah sasaran (N/D) yaitu pada balita mencapai 76,7,%. (Desa Bandarejo Kecamatan Natar, 2006)
Desa Bandarejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Di Desa Bandarejo terdapat 6 Posyandu yang Tersebar di 6 lingkungan, jumlah bidan ada 1 orang dan jumlah kader 25 orang, namun berdasarkan survey dilokasi, diperoleh data bahwa cakupan penimbangan balita di Posyandu Nusa Indah Desa Bandarejo berkisar (D/S) 46% atau 22 orang di 56 orang balita (Desa Bandarejo Kecamatan Natar, 2006).
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, untuk itu perlu di cari faktor-fator yang melatar belakangi masyarakat tidak datang ke Posyandu, sehingga peneliti ingin mengetahui “Faktor-faktor Rendahnya Kunjungan Balita di Posyandu Nusa Indah di Desa Bandarejo Kecamatan Natar.”

B. Rumusan masalah
Dari data yang ada, maka masalah dalam penelitian ini adalah “Apa Faktor-Faktor Rendahnya Kunjungan Balita di Posyandu Nusa Indah di Desa Bandarejo Kecamatan Natar ?”.

Baca Selengkapnya - Faktor-faktor rendahnya kunjungan balita di posyandu

Determinan tidak dilakukannya deteksi dini kanker payudara melalui pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) oleh remaja putri kelas II di MAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kanker payudara merupakan tumor ganas ginekologi menurut Hidayati (2001) yang disadur oleh Ariyanti (2004). Berdasarkan data World Health Organization (WHO), jumlah penderita kanker payudara bertambah sekitar 7 juta. Survey terakhir di dunia menunjukkan tiap 3 menit ditemukan penderita kanker payudara dan setiap 11 menit ditemukan seorang wanita meninggal akibat kanker payudara. Sementara di Indonesia, rata-rata penderita kanker payudara adalah 10 dari 100 ribu wanita (www.suaramerdeka.com,2005).
Sejak 1988 sampai 1992 keganasan tersering di Indonesia tidak banyak berubah, kanker leher rahim dan kanker payudara tetap menduduki tempat teratas. Selain jumlah kasus yang banyak, lebih dari 70% penderita kanker payudara ditemukan pada stadium lanjut. Data dari Direktorat Jendral Pelayanan Medik Departeman Kesehatan menunjukkan bahwa Case Fatality Rate (CFR) akibat kanker payudara menurut golongan penyebab sakit menunjukkan peningkatan dari tahun 1992-1993, yaitu dari 3,9 menjadi 7,8 (www.nusaindah tripod.com,2003).
Etiologi kanker payudara belum dapat dijelaskan. Terdapat faktor genetik karena kanker payudara cenderung terjadi pada keluarga (Llewellyn & Jones, 2002). Beberapa hal yang bisa menjadi faktor resiko terjadinya kanker payudara yaitu umur, status negara, status sosial ekonomi, status perkawinan, tempat tinggal, ras, berat badan, umur menarche, umur menopause, umur pertama melahirkan, riwayat keluarga dan oophorectomy ( Bustan, 1997).
Gejala permulaan kanker payudara sering tidak disadari atau dirasakan dengan jelas oleh penderita sehingga banyak penderita yang berobat dalam keadaan stadium lanjut. Hal inilah yang menyebabkan tingginya angka kematian kanker tersebut. Padahal, kematian pada stadium dini akibat kanker masih dapat dicegah. Tjindarbumi (1982) mengatakan bila penyakit kanker payudara ditemukan dalam stadium dini, angka harapan hidupnya (life expectancy) tinggi, berkisar antara 85 - 98%, sedangkan 70-90% penderita datang ke rumah sakit setelah penyakit parah, yaitu setelah masuk dalam stadium lanjut (www.nusaindah tripod.com,2003).
Payudara merupakan estetika kaum wanita dan daya tarik seksual yang utama. Terdapatnya seluruh aktivitas di dalam payudara sehubungan dengan perkembangan dalam kehidupan seorang wanita serta perubahan siklus yang biasa disebabkan oleh periode menstruasi teratur membuat semua wanita sebaiknya bermawas diri terhadap masalah yang mungkin timbul pada payudara mereka. Pemeriksaan dini yang rutin dan teratur untuk mendeteksi secara dini tumor payudara merupakan kebiasaan yang sangat baik. Seorang remaja putri dapat memeriksa payudara sendiri (SADARI) pada saat mandi dengan meggunakan jari-jari tangan sehingga dapat menemukan benjolan pada lekukan halus payudara (Gilbert,1996).
Terdapatnya sebuah benjolan yang sudah nampak dengan jelas pada payudara akan sangat mengejutkan bagi banyak wanita, pada saat ini seorang wanita mungkin telah kehilangan waktu yang berharga untuk memulai pengobatan sedini mungkin. Jadi jalan yang paling bijaksana adalah dengan melakukan SADARI secara teratur pada waktu tertentu. Kelainan yang terkecil sekalipun dapat ditemukan dan langkah-langkah aktif untuk pengobatan dapat dimulai sedini mungkin (Gilbert, 1996).
Program - program untuk mengajak wanita mempelajari dan mempraktekkan pemeriksaan payudara sendiri telah dikembangkan di banyak negara. Di samping itu, yang berwenang di bidang kesehatan telah menganjurkan wanita berusia di atas 35 tahun untuk memeriksakan payudara tahunan kepada dokter. Pemeriksaan ini harus ditambah dengan pemeriksaan mamografi pada usia antara 40-45 tahun, kemudian pemeriksaan setiap tahun mulai usia 50 tahun (Llewellyn & Jones, 2002).
Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 10 orang remaja putri kelas II pada bulan Maret 2006, terdapat 9 orang remaja putri tidak pernah melakukan SADARI dengan alasan tidak tahu dan belum pernah mendapat informasi tentang SADARI, 1 orang remaja putri pernah melakukan SADARI karena remaja putri tersebut pernah menjalani operasi tumor payudara sehingga telah mengetahui cara dan tujuan melakukan SADARI. Meskipun kurikulum pendidikan mengenai organ reproduksi sudah diberikan, tetapi untuk masalah payudara tidak diberikan secara mendalam. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian determinan tidak dilakukannya deteksi dini kanker payudara melalui SADARI oleh remaja putri kelas II MAN 2 Metro.

Baca Selengkapnya - Determinan tidak dilakukannya deteksi dini kanker payudara melalui pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) oleh remaja putri kelas II di MAN

Faktor penyebab rendahnya pengetahuan remaja awal tentang pendidikan seks di SMP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Tumbuh kembang adalah proses berkesinambungan yang terjadi sejak intrauterin dan terus berlangsung sampai dewasa. Dalam proses mencapai dewasa, anak harus melalui berbagai tahap tumbuh kembang termasuk tahap remaja. Tahap remaja adalah tahap transisi antara masa anak dan dewasa dimana terdapat fase tumbuh, timbul ciri-ciri seks sekunder, fertilisasi (Soetjiningsih, 2004). Pada tahap ini remaja memerlukan penyesuaian mental untuk membentuk nilai, sikap, dan minat baru terhadap perubahan fisik dan psikis (Hurlock, 1997).
Data demografi menunjukan remaja adalah populasi yang besar dari penduduk dunia. Menurut WHO (1995) sekitar seperlima dari penduduk dunia adalah remaja berumur 10-19 tahun. Sekitar 900 juta berada di daerah sedang berkembang. Data demografi Amerika Serikat menunjukkan remaja berumur 10-19 tahun sekitar 15% populasi. Di Asia Pasifik dimana penduduknya merupakan 60% dari penduduk dunia seperlimanya adalah penduduk remaja berumur 10-19 tahun (Soetjiningsih, 2004).
Pada masa remaja akan menguasai tugas perkembangan yang penting dalam pembentukan hubungan-hubungan baru dan yang lebih matang dengan lawan jenis, dan dalam memainkan peran yang tepat dalam seksnya (Hurlock, 1997). Remaja memiliki keingintahuan yang tinggi tentang seks, namun orang tua tidak mengenal istilah pendidikan seks, karena seks dianggap tidak biasa, aneh, dan sangat tabu, bahkan mungkin dianggap porno.Oleh karena itu pendidikan seks sangat diperlukan karena dengan seks diusahakan timbulnya sikap emosional yang sehat dan bertanggung jawab tentang seks sehingga seks bagi remaja tidak dianggap sesuatu yang kabur, rahasia, mencemaskan bahkan menakutkan (Gunarsa, 2001).
Pada zaman modern sekarang muncul pula sekelompok remaja yang menyebarluaskan kebebasan ekstrim dalam seks. Ide kebebasan seks dicetuskan karena remaja beranggapan bahwa masalah seks sepenuhnya adalah masalah prive, dan masyarakat sama sekali tidak berhak mencampuri masalah tersebut. Mereka menuntut adanya tingkah laku seks murni individual yang kokoh berdasarkan dokrin kebebasan seks sepenuhnya (Kartono, 1992).
Kenyataan menunjukan bahwa, seks bebas dapat mengakibatkan banyaknya destruksi dikalangan kaum remaja, baik remaja pria maupun wanita (Kartono, 1992). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Boyke Dian Nugraha, pada tahun 2000 terdapat remaja yang pernah melakukan hubungan seks pranikah mencapai 29,9%. Kelompok remaja yang masuk penelitian tersebut rata-rata berusia 17-21 tahun, dan umumnya masih bersekolah di tingkat SLTP dan SLTA (seksremaja.online, 2007).
Harapan sosial berkembang dalam bentuk tugas bagi orang tua dan guru untuk memberikan pendidikan tentang seks kepada putra putrinya. Remaja juga seharusnya sadar bahwa mulai memasuki tahap baru dalam kehidupan, yaitu tahap dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa (Hurlock, 1997).
Berdasarkan uraian diatas, didapat bahwa rendahnya pengetahuan remaja awal tentang seks dipengaruhi oleh faktor keluarga dan faktor lingkungan social, karena kedua faktor ini menganggap seks sebagai hal yang tidak pantas untuk dibicarakan. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang hal tersebut agar remaja awal dapat lebih mengenal tentang seks yang terdiri dari perubahan organ reproduksi, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, serta kelainan-kelainan seksual.
Peneliti mengambil lokasi penelitian di SLTP Negeri 3 Metro karena setelah dilakukan studi pendahuluan ternyata di SLTP Negeri 3 Metro belum pernah dilakukan penyuluhan dan siswa belum mengetahui faktor penyebab rendahnya pengetahuan remaja awal tentang pendidikan seks.

Baca Selengkapnya - Faktor penyebab rendahnya pengetahuan remaja awal tentang pendidikan seks di SMP

Determinan ibu hamil tidak melakukan imunisasi tetanus toksoid (TT) lengkap di wilayah kerja puskesmas

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Angka kematian bayi (AKB) merupakan semua kejadian yang terjadi selama tahun pertama setelah melahirkan hidup per 1000 kelahiran hidup (WHO, 2003). Angka kematian bayi di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain, berdasarkan survei demografi dan kesehatan indonesia (SDKI) 2002/2003 angka kematian bayi (AKB) berada pada kisaran 20 per 1000 kelahiran hidup. Sekitar 9,8 persen dari 184 ribu bayi lahir, meninggal akibat tetanus. Pertengahan tahun 1980, tetanus menjadi penyebab utama kematian bayi dibawah usia satu bulan (www.google.com). Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, antara lain : (1) Pemberian kekebalan pada bayi baru lahir terhadap tetanus melalui imunisasi tetanus toksoid (TT) pada ibu hamil, calon pengantin wanita dan wanita usia subur (2) Upaya pertolongan persalinan yang bersih dan aman melalui pelatihan/pembinaan dukun bayi dan pemanfaatan tenaga bidan di desa (3) Memasyarakatkan perilaku kehidupan keluarga sehat melalui dasawisma, posyandu dan kelompok peminat KIA, dan (4) Pelacakan tetanus neonatorum menurut indeks kasus yang diperoleh dari rumah sakit (DepKes RI, 1996).
Sejak tahun 1989, WHO memang mentargetkan eliminasi tetanus neonatorum. Sebanyak 104 dari 161 negara berkembang telah mencapai keberhasilan tersebut. Tetapi, karena tetanus neonatorum masih merupakan persoalan signifikan di 57 negara berkembang lain, maka UNICEF, WHO dan UNFPA pada Desember 1999 setuju mengulur eliminasi hingga tahun 2005. Target eliminasi tetanus neonatorum adalah satu kasus per 1000 kelahiran di masing-masing wilayah dari setiap negara. Target yang diharapkan dapat dicapai oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2010 adalah menurunkan angka kematian bayi (AKB) menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup (www.google.com). Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan imunisasi TT yang diberikan sejak bayi, difteri pertusis tetanus (DPT) 3 x murid sekolah dasar, meningkatkan cakupan imunisasi TT pada calon pengantin, ibu hamil dan wanita usia subur (WUS), surveilans tetanus neonatorum dan persalinan bersih. (www.google.com).
Cakupan imunisasi TT1 dan TT2 pada ibu hamil di Propinsi Lampung pada tahun 2002-2004 berfluktuatif naik turun. Sasaran imunisasi TT1 dan TT2 dari tahun 2002 yaitu 182.983 ibu hamil, cakupan TT1 ibu hamil di propinsi Lampung tahun 2002 adalah 84,10% (153.834 ibu hamil) dan cakupan TT2 80,70% (147.665 ibu hamil) kemudian pada tahun 2003 mengalami penurunan. Sasaran ibu hamil 186.228, cakupan TT1 75,26% (140.146 ibu hamil) dan TT2 70,69%(131.650 ibu hamil) dan TT2 pada tahun 2003 belum mencapai target yaitu 73,29%. Kemudian pada tahun 2004 meningkat kembali, cakupan TT1 90,41% dan TT2 87,21% (Profil Kesehatan Propinsi Lampung, 2004). Sasaran imunisasi TT di Kota Metro pada tahun 2005 adalah 3045 ibu hamil, cakupan TT1 76,61% (2016 ibu hamil) dan cakupan TT2 adalah 86,62% (2730 ibu hamil). Pada tahun 2005 sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Yosomulyo berjumlah 620 ibu hamil, cakupan TT1 91,13% (514 ibu hamil) dan cakupan TT2 31,29% (194 ibu hamil) (DinKes Kota Metro, 2005). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis pada bulan April 2006 jumlah ibu hamil yang memasuki trimester III berjumlah 57 orang dan yang tidak melakukan imunisasi TT lengkap berjumlah 22 ibu hamil (38,59%) (Puskesmas Yosomulyo, 2006).
Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis memilih judul penelitian determinan ibu hamil tidak melakukan imunisasi tetanus toksoid lengkap di Wilayah Kerja Puskesmas Yosomulyo.

Baca Selengkapnya - Determinan ibu hamil tidak melakukan imunisasi tetanus toksoid (TT) lengkap di wilayah kerja puskesmas

Determinan pemanfaatan tenaga bidan desa dalam pertolongan persalinan di wilayah kerja puskesmas

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (AKI), dan angka harapan hidup merupakan indikator yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Diantara negara – negara ASEAN dan Jepang pada tahun 1999, Kamboja merupakan negara dengan AKB tertinggi yaitu 104 per 1000 kelahiran hidup (KH), sedangkan Indonesia merupakan peringkat ke 4 yaitu 46 per 1000 KH (Depkes RI, 2000). Menurut laporan UNICEF pada periode 1990 – 1998 Indonesia, Bangladesh dan India merupakan negara – negara dengan AKI yang cukup tinggi, yaitu masing – masing 450, 450 dan 410 per 100.000 KH (Depkes RI, 2000). Menurut Saifuddin (2002) sampai dengan saat ini angka kematian Maternal dan Neonatal di Indonesia adalah 334 per 100.000 KH dan 21,8 per 1.000 KH, sedangkan AKB tahun 2000 menurut Depkes RI (2002) sebesar 44 per 1.000 KH.
Tidak semua kehamilan berakhir dengan persalinan yang berlangsung normal, 30,7 % persalinan disertai dengan komplikasi, dimana bila tidak ditangani dengan cepat dan baik dapat meningkatkan kematian ibu (Depkes RI, 2000). Yang menjadi penyebab kematian ibu di negara berkembang yang berhubungan dengan kehamilan adalah : 1) perdarahan 40 – 60 %, 2), Toksemia Gravidarum 20 – 30 % dan 3) Infeksi 20 – 30 % (Hartanto, 2002).
Menurut Hartanto (2002) problem – problem di negara berkembang adalah :
1. Sebagian besar ibu – ibu melahirkan dirumah.
2. Kurang dari 50 % kelahiran ditolong oleh petugas kesehatan yang terlatih.
3. Sejumlah substansial kematian ibu terjadi pada tingkat masyarakat.
4. Fasilitas kesehatan di daerah pedesaan terisolasi karena kurangnya infrastruktur dan komunikasi.
5. Keterbatasan jumlah dokter dan penyebaran yang tidak merata dari sumber – sumber kesehatan terutama di daerah pedesaan.
Kejadian tingginya angka kematian dan orientasi masyarakat menuju pertolongan dukun disebabkan 2 hal penting yaitu kemiskinan dan kurangnya pengetahuan khususnya dalam bidang reproduksi wanita (Manuaba, 1998). Dominannya pertolongan pada dukun beranak terutama didaerah pedesaan sekitar 65 – 75 % (Manuaba, 1998). Hal inilah yang menyebabkan tingginya AKI dan AKB di negara – negara yang sedang berkembang.
Pada tahun 1990 WHO meluncurkan strategi Making Pregnancy Safer (MPS) oleh badan – badan Internasional seperti UNFPA, UNICEF, dan World Bank. Pada dasarnya MPS meminta perhatian pemerintah dan masyarakat disetiap negara untuk :
a. Menempatkan Safe Motherhood sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan Nasional dan Internasional.
b. Menyusun acuan nasional dan standar pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.
c. Mengembangkan sistem yang menjamin pelaksanaan standar yang telah disusun.
d. Memperbaiki akses pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, keluarga berencana, aborsi legal, baik publik maupun swasta.
e. Meingkatkan upaya kesehatan promotif dalam kesehatan maternal dan neonatal serta pengembalian fertilitas pada tingkat keluarga dan lingkungannya.
f. Memperbaiki sistem monitoring pelayanan kesehatan maternal dan neonatal (Saifuddin, 2001)
Didalam rencana strategi nasional MPS di Indonesia 2001 – 2010 disebutkan bahwa dalam konteks Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, visi MPS adalah “kehamilan dan persalinan di Indoneisa berlangsung aman, serta bayi yang dilahirkan hidup dan sehat” (Saifuddin, 2002). Salah satu sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2010 adalah menurunkan AKI menjadi 125 per 100.000 KH dan angka kematian neonatal menjadi 16 per 1000 KH (Saifuddin, 2002). Salah satu faktor penting dalam upaya penurunan angka kematian tersebut yaitu penyediaan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas dekat dengan masyarakat (Saifuddin, 2002).
Sembilan puluh persen kematian ibu terjadi di saat sekitar persalinan dan kira – kira 95 % penyebab kematian ibu adalah komplikasi obstetri yang sering tidak dapat diperkirakan sebelumnya, maka kebijakan Departemen Kesehatan RI untuk mempercepat penurunan AKI adalah mengupayakan agar : 1) setiap persalinan ditolong atau minimal didampingi oleh bidan dan 2) pelayanan obstetri sedekat mungkin kepada semua ibu hamil. Salah satu upaya terobosan yang cukup mencolok untuk mencapai keadaan tersebut adalah pendidikan sejumlah 54.120 bidan yang ditempatkan di desa selama 1989/1990 sampai 1996/1997 (Saifuddin, 2001).

Baca Selengkapnya - Determinan pemanfaatan tenaga bidan desa dalam pertolongan persalinan di wilayah kerja puskesmas

Determinan pemberian konsumsi buah segar pada balita di posyandu

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan di Indonesia telah memasuki pembangunan jangka panjang kedua yang menitik beratkan pada bidang perekonomian, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai / cara. Salah satunya adalah melalui perbaikan pangan dan gizi. Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi akan membentuk manusia yang mandiri, berkualitas dan akan lebih mampu berperan serta dalam pembangunan Repelita VI (GBHN, 1994).
Latief dkk (1999) dalam analisis data konsumsi makanan rumah tangga hasil pemantauan konsumsi gizi tahun 1995, 1996, 1997 dan 1998 menunjukkan adanya perubahan pada konsumsi pada sebelum dan selama krisis ekonomi. Pada saat krisis konsumsi sumber protein hewani terutama telur, daging dan konsumsi buah – buahan menurun, sementara itu konsumsi konsumsi bahan makanan sumber utama energi meningkat.
Kualitas konsumsi jenis pangan masyarakat Indonesia di tentukan oleh komposisi jenis bahan pangan. Komposisi jenis pangan yang beraneka ragam untuk menghasilkan Pola Pangan Harapan (PPH). Didalam PPH tersebut terdapat kelompok pangan dan salah satunya adalah kelompok buah dan sayuran. Di dalam petunjuk gizi pedoman pengembangan program penganekaragaman menyempurnakan penyediaan konsumsi pangan pada tingkat nasional untuk konsumsi buah adalah 250 gram / kapita / hari dimana untuk balita hanya 60% dari kebutuhan dewasa + 150 gr/kapita/hari.
Buah adalah komoditas pangan yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi buah adalah sebagai sumber zat pengatur, karena di dalam buah terdapat zat gizi yang sangat diperlukan tubuh seperti vitamin, mineral dan serat. Konsumsi buah dan sayuran diperkotaan dan pedesaan 50% dari kecukupan sehari untuk jenis sayur – sayuran dan buah – buahan. Pada umumnya konsumsi sayuran yang dikonsumsi tidak mengalami perubahan dari tahun 1995 sampai tahun 1998 (pedesaan) dan dari 60 gram menjadi 40 gram perkapita perhari (pedesaan). Dan ini masih berada di bawah anjuran Departemen Kesehatan RI yakni sebesar 200 gram / orang / hari untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak balita sebesar + 120g/orang/hari dengan cara menghitung 60% dari kebutuhan dewasa.
Pada survey pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 13 Mei 2004 di Posyandu kantil konsumsi buah pada balita masih kurang yaitu dalam 1 hari balita mengkonsumsi 100 gram / kapita / hari dan buah yang dikonsumsi cukup beraneka ragam. Sedangkan anjuran menurut Pola Pangan Harapan (PPH) jumlah buah yang harus dikonsumsi balita adalah 150 gram / kapita / hari Posyandu Kantil merupakan Posyandu yang pesertanya paling banyak dibandingkan Posyandu lain di wilayah Kelurahan Margodadi Metro Selatan. Posyandu kantil berada di Wilayah Kota Metro namun sosial budayanya masih seperti di pedesaan.

Baca Selengkapnya - Determinan pemberian konsumsi buah segar pada balita di posyandu

Alasan ibu melakukan penyapihan anak kurang dari 2 tahun di posyandu

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Masalah kesehatan dan pertumbuhan anak di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keadan gizi yang tidak baik dan merajalelanya penyakit infeksi. Ditemukan di Indonesia bahwa angka kejadian dan kematian karena diare pada tahun 1995 sebanyak 55 ribu balita pertahun. Hal tersebut sering terjadi akibat tidak diberikannya ASI, terbukti anak yang diberi ASI jarang terserang diare (Media Komunikasi Bidan dan Keluarga Indonesia, 2004).
Makanan berperan penting terhadap pertumbuhan, kesehatan dan daya tahan tubuh balita, khususnya sebagai materi yang mengandung zat-zat khusus untuk menangkal berbagai jenis penyakit. Umumnya anak yang tidak memperoleh makanan yang bergizi dalam jumlah yang memadai sangat rentan terhadap penyakit, terutama diare dan Kekurangan Energi Protein (KEP). Diare dan kekurangan energi protein merupakan masalah kesehatan dan gizi yang umumnya dijumpai pada sebagian besar balita di Indonesia (Krisnatuti & Yenrina, 2000).
Kekurangan energi protein dan infeksi mempunyai pengaruh timbal balik, merupakan masalah utama di Indonesia yang bila tidak ditanggulangi dengan baik akan mengganggu pembangunan sosial ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kedua masalah ini pada anak di bawah umur 2 tahun sangat erat hubungannya dengan menyusukan (Suharyono dkk, 1992).
Beradasarkan Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 bulan dan dapat dilanjutkan samapai anak berumur 2 tahun.
ASI sebagai makanan alamiah adalah makanan terbaik yang dapat diberikan oleh seorang ibu kepada anak yang baru dilahirkannya. Selain komposisi yang sesuai untuk pertumbuhan bayi yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan pada setiap saat, ASI juga mengandung zat pelindung yang dapat menghindari bayi dari berbagai penyakit infeksi (Suharyono dkk, 1992).
Berbagai kepustakaan menginformasikan bahwa pada waktu dilahirkan, jumlah sel otak bayi telah mencapai 66% dan beratnya 25% dari ukuran otak orang dewasa, priode pertumbuhan otak yang paling kritis dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun, jadi apabila pada masa tersebut seorang anak menderita gizi dapat berpengaruh negatif terhadap jumlah dan ukuran sel otaknya, dalam hal ini pemberian ASI hingga 2 tahun sangat dianjurkan (Krisnatuti & Yenrina, 2000).
Melihat unggulnya ASI maka sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya penggunaan ASI belum seperti yang kita harapkan. Pemberian ASI yang dianjurkan adalah sejak bayi lahir sampai umur 1-6 bulan bayi hanya diberi ASI, kemudian pemberian ASI diteruskan sampai umur 2 tahun bersama makanan tambahan yang kuat. Untuk mencapai hal ini, World Health Organization (WHO) membuat deklarasi yang dikenal dengan deklarasi Innocenti (Innocenti Declaration), deklarasi yang dilahirkan di Innocenti, Italia tahun 1990 ini bertujuan untuk melindungi, mempromosikan dan memberi dukungan pada pemberian ASI deklarasi yang juga ditanda tangani di Indonesia, salah satunya memuat hal-hal berikut, yaitu : “Sebagai tujuan global untuk membantu kesehatan dan mutu makanan bayi secara optimal maka semua ibu dapat memberikan ASI eksklusif pada semua bayi sejak lahir sampai usia 1-6 bulan, setelah berumur 1-6 bulan, bayi diberi makanan pendamping atau padat yang benar dan tepat, sedangkan ASI tetap diberikan sampai 2 tahun atau lebih (Roesli, 2000).
Pemberian ASI merupakan upaya manusia agar dapat perlindungan namun akhir-akhir ini terutama di kota, banyak para ibu yang melupakan senjata terampuh untuk melindungi anak dari ancaman maut, keadaan ini mungkin disebabkan karena banyak para ibu yang terpaksa bekerja selama sehari penuh untuk menutupi keperluan hidupnya sehari-hari, kemajuan teknologi pembuatan susu buatan dan pengaruh iklan-iklan susu buatan (Suharyono dkk, 1992).
Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2002 jumlah bayi 0–4 bulan yang diberi ASI eksklusif yaitu 68.527 orang atau 42,83% dari 159 – 987 orang. Sedangkan tahun 2003 jumlah bayi 0–6 bulan yang diberi ASI eksklusif sebesar 29,54% target tahun 2003 adalah 19,7%, pada tahun 2004 sebesar 34,53% dari 165.656 bayi, (Dinkes Provinsi Lampung, 2004). Sedangkan untuk wilayah Tanjung Karang Pusat jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif sebanyak 69,4% dari 2404 bayi (Dinkes Kota Bandar Lampung, 2004 ).
Kelurahan Kaliawi merupakan bagian dari 11 kelurahan yang berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, di Kelurahan Kaliawi terdapat 8 Posyandu yang tersebar di 5 lingkungan, jumlah bidan yang ada 2 orang dan jumlah kader 24 orang, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dilokasi diperoleh data bahwa terdapat 27 ibu yang tidak memberikan ASI nya sampai 2 tahun.

Baca Selengkapnya - Alasan ibu melakukan penyapihan anak kurang dari 2 tahun di posyandu