info seputar CPNS Oktober 2010
TRIBUNNEWS.COM, MANADO — Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengusulkan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2010 sebanyak 275.000 hingga 300.000 kursi ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.
"Usulan kuota CPNS ke Menkeu guna disesuaikan dengan kondisi keuangan negara saat ini," kata Menpan EE Mangindaan di sela-sela kunjungan ke Sulawesi Utara, Sabtu (3/7/2010).
Dari total usulan kuota penerimaan CPNS itu, Menpan sepenuhnya menyerahkan keputusan di tangan Menkeu untuk mengkaji dan meneliti sesuai dengan kondisi yang ada.
Menurut dia, biasanya usulan penerimaan CPNS yang diusulkan ke Menkeu hanya disetujui setengah dari total usulan yang ada.
"Dari total yang disetujui Menkeu, kemudian kuota itu diserahkan kepada pemerintah pusat lainnya dan daerah untuk melakukan usulan," katanya.
Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut dan Ketua Komisi II DPR RI itu menegaskan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi penerimaan sesuai dengan prioritas.
"Kalau memang ada kebutuhan yang prioritas pada penerimaan CPNS itu yang perlu didahulukan, itu memang agar sesuai dengan kondisi yang ada," katanya.
Semua usulan dari pemerintah daerah tidak sepenuhnya disetujui, mengingat ada penyesuaian kebutuhan terhadap keuangan negara dan kebutuhan penting lainnya. (*)
"Usulan kuota CPNS ke Menkeu guna disesuaikan dengan kondisi keuangan negara saat ini," kata Menpan EE Mangindaan di sela-sela kunjungan ke Sulawesi Utara, Sabtu (3/7/2010).
Dari total usulan kuota penerimaan CPNS itu, Menpan sepenuhnya menyerahkan keputusan di tangan Menkeu untuk mengkaji dan meneliti sesuai dengan kondisi yang ada.
Menurut dia, biasanya usulan penerimaan CPNS yang diusulkan ke Menkeu hanya disetujui setengah dari total usulan yang ada.
"Dari total yang disetujui Menkeu, kemudian kuota itu diserahkan kepada pemerintah pusat lainnya dan daerah untuk melakukan usulan," katanya.
Mangindaan yang juga mantan Gubernur Sulut dan Ketua Komisi II DPR RI itu menegaskan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi penerimaan sesuai dengan prioritas.
"Kalau memang ada kebutuhan yang prioritas pada penerimaan CPNS itu yang perlu didahulukan, itu memang agar sesuai dengan kondisi yang ada," katanya.
Semua usulan dari pemerintah daerah tidak sepenuhnya disetujui, mengingat ada penyesuaian kebutuhan terhadap keuangan negara dan kebutuhan penting lainnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar